Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/Pn Jkt Utr)

Victor Roland Lumbanraja, . (2024) Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dari Perspektif Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/Pn Jkt Utr). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (885kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (899kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (822kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (914kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (857kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (933kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis penegakan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dari perspektif hukum positif di Indonesia, dengan studi kasus Putusan Nomor 554/Pid.B/2023/PN Jkt Utr. Permasalahan yang dikaji adalah ketidakjelasan definisi unsur "direncanakan terlebih dahulu" dalam Pasal 340 KUHP dan kecenderungan hakim menjatuhkan pidana maksimal tanpa mempertimbangkan alternatif pemidanaan lain. Hal ini menimbulkan potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum dan ketidakseimbangan dalam pencapaian tujuan pemidanaan. Tujuan penelitian adalah mengkaji aturan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan menganalisis penerapan sanksi pidananya dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interpretasi unsur "direncanakan terlebih dahulu" masih sangat bergantung pada penafsiran subjektif hakim, menciptakan potensi inkonsistensi dalam penerapan hukum. Penerapan sanksi pidana cenderung bersifat retributif tanpa mempertimbangkan secara mendalam alternatif pemidanaan lain yang tersedia, seperti pidana penjara seumur hidup atau rehabilitasi. Kesimpulannya, diperlukan reformulasi definisi dan kriteria pembunuhan berencana dalam KUHP serta pengembangan pendekatan pemidanaan yang lebih komprehensif. Hal ini mencakup penyusunan pedoman pemidanaan yang lebih rinci dan peningkatan pertimbangan aspek rehabilitasi dalam putusan pengadilan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penanganan kasus pembunuhan berencana di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	pembunuhan berencana, penegakan hukum, sanksi pidana, hukum positif, putusan pengadilan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	miko
Date Deposited:	21 Nov 2024 07:33
Last Modified:	21 Nov 2024 07:33
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/15112

Actions (login required)

View Item