Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Yang Diberhentikan Sepihak Oleh Pengusaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Anggraini Putri, . (2024) Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Yang Diberhentikan Sepihak Oleh Pengusaha Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (915kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (212kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (411kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB)

Abstract

Ada banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak dengan berbagai alasan, salah satu alasannya adalah pandemi Covid-19 yang beberapa tahun yang melanda seluruh dunia, namun dilakukannya pemutusan hubungan kerja ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan dan harus mengacu kepada prosedur serta aturan hukum yang berlaku dan dengan tetap harus memenuhi hak-hak dari para pekerja sebagai kewajiban perusahaan. Namun meskipun sudah diatur prosedur serta aturan hukumnya terkait persoalan pemutusan hubungan kerja ini, namun tetap saja ada tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tidak melalui prosedur dan aturan hukum yang berlaku tersebut bahkan hak-hak tenaga kerja yang harus seharusnya diterima oleh para pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja tersebut tak jarang tidak diberikan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang diberhentikan secara sepihak oleh pihak pengusaha ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja? Dan bagaimana pemenuhan hak para pekerja yang diberhentikan secara sepihak oleh pihak pengusaha pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja?. Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan/dikaitkan dengan permasalahan yang akan diteliti. Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang diberhentikan secara sepihak oleh pihak pengusaha diakomodir oleh dua jenis mekanisme perlindungan hukum, yang pertama dari sisi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja mekanisme perlindungan hukumnya menggunakan cara bipartit yang ketentuannya ada di dalam Pasal 151 Ayat (4) sementara dari sisi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 mekanisme perlindungan hukumnya menggunakan dua cara yakni pertama tripartit yang dipecah lagi menjadi beberapa cara atau opsi yakni mediasi, konsiliasi dan arbitrase serta cara yang kedua yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Pemenuhan hak para pekerja yang diberhentikan secara sepihak oleh pihak pengusaha pasca diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terdiri atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan, Hukum, Tenaga Kerja
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	14 Nov 2024 08:14
Last Modified:	14 Nov 2024 08:14
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14811

Actions (login required)

View Item