Fauzi Farhan, . (2024) Kepastian Hukum Perdagangan Karbon Bedasarkan Undang – Undang No.4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Jo Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2023 Tentang Pedagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Studi Pada : PT Bursa Efek Indonesia). Masters thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (941kB) |
|
|
Text
BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) |
|
|
Text
BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB) |
|
|
Text
BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (247kB) |
|
|
Text
BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (818kB) |
|
|
Text
BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) |
|
|
Text
JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) |
Abstract
Tesis hukum. Konsentrasi Hukum Perdata, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, 2024. Dalam konteks hukum, perdagangan karbon merupakan mekanisme yang mendorong adopsi teknologi bersih dan berkelanjutan. Dengan menetapkan nilai ekonomi terhadap emisi karbon, perusahaan didorong untuk mencari solusi yang efisien dalam mengurangi emisi mereka. Hal ini memacu inovasi dan pengembangan teknologi hijau yang dapat mengurangi jejak karbon serta mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon. Studi ini menjelaskan permasalahan mengenai kepastian hukum perdagangan karbon berdasarkan Undang – undang No. 4 tahun 2023, untuk mengetahui Bagaimana Kepastian hukum mengenai proses verifikasi karbon di PT Bursa Efek Indonesia, dan juga untuk mengetahui bagaimana kesesuaian Undang – Undang No. 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2023 Tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon sebagai landasan perdagangan karbon studi kasus PT Bursa Efek Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah atau tesis ini adalah yuridis – empiris yang mana metodologi ini menjelaskan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam Masyarakat, serta menemukan jawaban secara langsung terhadap kepastian hukum Undang – undang No. 4 Tahun 2023 dan kesesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2023 di PT Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2023, terdapat perbedaan pengakuan unit karbon antara Indonesia dan negara lain. Perbedaan ini mencerminkan tantangan dalam menyelaraskan standar perdagangan karbon internasional dan pentingnya pengembangan kerangka regulasi yang komprehensif. Namun pada amanat Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Melalui Bursa Karbon. Bagian 3 dari Undang-Undang tersebut, yang meliputi Pasal 23 hingga 26 telah relevan dijalankan dalam bentuk POJK No. 14 Tahun 2023.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Bursa Karbon Indonesia, Perdagangan Karbon, Unit karbon, dan Metodologi Verifikasi Karbon |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Sri Lestari |
| Date Deposited: | 12 Nov 2024 10:50 |
| Last Modified: | 12 Nov 2024 10:50 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14721 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
