Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Analisa Putusan Nomor : 185/Pid.B/Lh/2020/Pn Bon)

Wawan Hermanto, . (2024) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Memperjualbelikan Satwa Liar Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Analisa Putusan Nomor : 185/Pid.B/Lh/2020/Pn Bon). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (296kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (248kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (113kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB)

Abstract

Pengaturan tindak pidana dan pemidanaan tindak pidana terhadap satwa liar diatur pada Pasal 21 ayat (2) jo. Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Permasalahan penelitian yaitu 1) Bagaimana tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ? dan 2) Bagaimana Putusan PN Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Bon mencerminkan rasa keadilan ?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan primer, sekunder dan tersier, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) atau studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Perdagangan satwa yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memiliki tujuan utama untuk melindungi dan mengelola keanekaragaman hayati serta ekosistemnya. Aturan tersebut ecara tegas melarang perdagangan satwa yang dilindungi. Larangan tersebut mencakup aktivitas seperti penangkapan, pemburuan, penyimpanan, dan perdagangan tanpa izin resmi. Pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, termasuk denda dan/atau hukuman penjara, yang mencerminkan seriusnya tindakan tersebut. Sebagaimana kasus dalam Putusan PN Nomor 185/Pid.B/LH/2020/PN Bon, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Ringannya sanksi pidana pokok dan denda yang dijatuhkan oleh hakim menjadi sebab makin maraknya tindak pidana perdagangan hewan dilindungi. Pada Putusan tersebut di atas dikaitkan dengan teori keadilan, maka belum mencerminkan keadilan serta belum bisa mengembalikan kerugian negara atas perbuatan pelaku tersebut. Diharapkan bagi aparat kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan pelatihan khusus menjadi prioritas bagi aparat kepolisian dalam rangka meningkatkan penanganan kasus perdagangan satwa langka. Sedangkan bagi pemerintah agar dapat memberikan bantuan dana untuk pembelian teknologi canggih seperti drone, teknologi pemantauan, DNA forensik, dan teknologi identifikasi untuk mempermudah deteksi dan penangkapan pelaku perdagangan satwa liar.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Satwa Liar
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	12 Nov 2024 10:08
Last Modified:	12 Nov 2024 10:08
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14717

Actions (login required)

View Item