Kepastian Hukum Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/Pu-Xxi/2023)

Nova Agus Kustiana, . (2024) Kepastian Hukum Jabatan Hakim Mahkamah Konstitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2020 Dan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Keppres Nomor 114/P Tahun 2022 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/Pu-Xxi/2023). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (888kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (157kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (133kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (30kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Metode yang digunakan adalah analisis bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik deskriptif dan argumentatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum sangat dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengangkatan dan pemberhentian hakim. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan landasan hukum yang kuat, implementasi yang konsisten dan pengawasan yang ketat tetap diperlukan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas dan kode etik bagi hakim untuk menjaga kepercayaan publik.Rekomendasi yang diberikan meliputi peningkatan transparansi dalam seleksi hakim, penegakan kode etik yang lebih ketat, serta penguatan pengawasan internal dan eksternal guna mendukung fungsi konstitusional Mahkamah Konstitusi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait serta literatur hukum yang relevan. Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan bagaimana ketentuan hukum yang ada diterapkan dalam praktik pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi.Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa meskipun kerangka hukum untuk pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi sudah diatur dengan jelas, terdapat tantangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap proses pengangkatan dan pemberhentian hakim merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya dengan baik dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa adanya kekosongan hukum dan interpretasi yang berbeda dalam beberapa aspek teknis dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, harmonisasi peraturan dan penyusunan pedoman yang lebih rinci diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum yang ada. Upaya ini akan membantu memastikan bahwa proses pengangkatan dan pemberhentian hakim dilakukan secara adil, transparan, dan bebas dari intervensi eksternal yang dapat merusak integritas Mahkamah Konstitusi.Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengevaluasi mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi di Indonesia, serta menawarkan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan tertinggi ini.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kepastian Hukum, Hakim Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	12 Nov 2024 06:24
Last Modified:	12 Nov 2024 06:24
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14685

Actions (login required)

View Item