Politik Hukum Pembaharuan Undang – Undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang Berkaitan Dengan Tata Kelola Filantropi Di Indonesia

Nur Ali Rahman, . (2024) Politik Hukum Pembaharuan Undang – Undang No. 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang Berkaitan Dengan Tata Kelola Filantropi Di Indonesia. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (865kB)
	Text FILE BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (836kB)
	Text FILE BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (531kB)
	Text FILE BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (887kB)
	Text FILE BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (494kB)
	Text FILE BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (347kB)
	Text FILE JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum yang melatar belakangi pembaharuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang Berkaitan dengan Tata Kelola Filantropi di Indonesia. Filantropi memiliki peran penting dalam memajukan masyarakat dan memperbaiki kesejahteraan sosial. Namun, regulasi yang mengatur filantropi di Indonesia masih tergolong kuno dan belum mengakomodasi dinamika serta kompleksitas praktik filantropi masa kini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis-kritis. Data primer diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan filantropi masa kini di Indonesia. Kurangnya ketegasan, keterbatasan ruang lingkup, dan keterbelakangan persyaratan administratif menjadi hambatan dalam tata kelola filantropi yang efektif. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan kepentingan antara pihak filantropis, penerima manfaat, dan pemerintah yang mempengaruhi implementasi dan pembaruan kebijakan filantropi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaharuan undang-undang untuk meningkatkan tata kelola filantropi di Indonesia. Revisi Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 harus mengakomodasi praktik filantropi yang beragam, menegaskan tanggung jawab sosial korporasi, memperkuat mekanisme pengawasan, dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam praktik filantropi. Selain itu, melibatkan aktor-aktor terkait seperti lembaga filantropi, penerima manfaat, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam proses pembaharuan menjadi langkah penting untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan inklusif. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang berharga bagi pengambil kebijakan, praktisi hukum, dan para pemangku kepentingan terkait untuk mendorong pembaharuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 guna menciptakan tata kelola filantropi yang lebih efektif dan berkelanjutan di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Politik Hukum, Pembaharuan, Filantropi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	12 Nov 2024 06:20
Last Modified:	12 Nov 2024 06:20
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14684

Actions (login required)

View Item