Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu/Xix-2021)

Sevi Esa Yugo, . (2024) Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tindak Pidana Asal Tindak Pidana Kehutanan (Studi Kasus Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/Puu/Xix-2021). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (804kB)
	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (459kB)
	Text BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (631kB)
	Text BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (260kB)
	Text BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
	Text BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (66kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)

Abstract

perkembangan kejahatan yang berkaitan dengan hasil kejahatan dalam bentuk uang dalam jumlah yang besar selalu akan berakhir pada kejahatan pencucian uang sebagai upaya untuk menghilangkan jejak kejahatan yang dilakukan. Berbagai metode coba dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejak kejahatan yang di dapat dari korupsi, penggelapan dan kejahatan lainnya. Kejahatan pencucian uang yang juga melibatkan banyak pejabat negara ini kemudian di upayakan dengan pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tiap-tiap instansi, hal ini dilakukan agar penyidikan pada tindak pidana asal yang melibatkan birokrasi dan administrasi lembaga lebih gampang diungkap mengingat penyidik kepolisian tidak dapat dan tidak mengerti semua alur administrasi dan birokrasi di sebuah lembaga yang dilakukan penyidikan. Pertimbangan percepatan penyidikan dan rumitnya birokrasi kemudian mendorong Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan melakukan uji materi Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang yang kemudian melahirkan putusan Mahlamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021. Namun sejak dikeluarkannya Putusan ini pengungkapan Pencucian Uang pada bidang kehutanan belum mencapai sesuatu yang baik. Atas permasalahan ini kemudian penulis melakukan penelitian secara Yuridis Empiris pada Direktorat Penyidikan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dari penelitian tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa, beradsarkan putusan Mahlamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memberikan perluasan kewenangan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Kehutanan untuk melakukan penyidikan terkait Pencucian Uang, namun kewenangan yang diberikan masih merupakan kewenangan terbatas karena tidak dapat melakukan penangkapan, penggeledahan maupun penahanan kepada pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang hal ini dikarenakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara sarana maupun prasaran masih belum memadai. Menyikapi permasalahan di atas, maka diperlukan sebuah pengaturan berupa Undang-Undang yang mengatur mengenai kewenangan, tugas dan hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan lembaga lain yang berwenang untuk menghindari adanya tumpang tindih kewenangan di kemudian hari dan menjamin kelancaran koordinasi lintas sectoral dan lintas lembaga.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pencucian Uang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	12 Nov 2024 05:57
Last Modified:	12 Nov 2024 05:57
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14680

Actions (login required)

View Item