Pertanggujawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api Ditinjau Dari Pasal 359 Kuhp Tentang Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Studi Putusan Nomor: 34/Pid.B/2017/Pn Mre.)

Kusmahidin, . (2024) Pertanggujawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api Ditinjau Dari Pasal 359 Kuhp Tentang Karena Kealpaannya Menyebabkan Orang Lain Mati Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian (Studi Putusan Nomor: 34/Pid.B/2017/Pn Mre.). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (876kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (604kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (549kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (102kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (25kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (474kB)

Abstract

Pada dasarnya suatu kecelakan itu banyak sekali penyebabnya, tidak hanya disebabkan oleh satu faktor. Dalam setiap pengusutan kecelakaan kereta api dari tahap penyidikan hingga tahap penjatuhan pidana, pihak yang pertama kali disalahkan adalah masinis dan asisten masinis sebagai awak pengoperasi sarana perkeretaapian. Tingginya angka kecelakaan kereta api di Indonesia merupakan permasalahan yang belum bisa sepenuhnya diatasi oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia. PT. Kereta Api Indonesia harus segera memperbaiki semua permasalahan yang menyebabkan kecelakaan kereta api di Indonesia agar tidak terulang kembali. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada bagaimanakah ratio decidendi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana dengan kealpaan menyebabkan orang lain mati pada putusan Nomor 34/Pid.B/2017/PN Mre? Dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum PT. Kereta Api Indonesia terhadap korban dalam kasus kecelakaan kereta api menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia?. Peneliti menggunakan studi kepustakaan, yakni dengan menelaah dan menganalisa pada berbagai referensi tertentu. Sumber pustaka ini bisa berupa peraturan dan buku yang memuat pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana atas kelalaian seorang penjaga palang pintu kereta yang mengakibatkan ada korban jiwa. Studi hukum yang dilakukan termasuk studi hukum normatif yang meneliti dengan basis kepustukaan yang fokus dalam menganalisa pada data hukum primer dan sekunder. Hakim telah menilai tertidurnya Terdakwa pada saat tugas jaganya merupakan kelalaian yang nyata pada diri Terdakwa, sehingga pada saat petugas PPKA memberitahukan adanya kereta api yang akan melintas, walaupun Terdakwa menerangkan melihat adanya mobil yang akan melintasi perlintasan tersebut, Terdakwa tidak dalam kondisi yang siap dan tepat waktu untuk menindaklanjuti informasi tersebut dengan cara menutup pintu persimpangan jalan dengan perlintasan kereta api, seh in gga akibat kelalaian tersebut. Selain menilai ke alpaan terdakwa, hakim telah melakukan pertimbangan-pertimbangan yang berkaitan dengan kecelakaan korban serta kelalaian terdakwa dari berbagai undang- undang yang berkaitan. PT. Kereta Api Indonesia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan kereta api yang melibatkan masinis kereta api di perlintasan sebidang, pertanggungjawaban pidana perusahaan dalam hal ini ditujukan kepada PT. KAI tidak bisa. Pasalnya, para penjaga pintu perlintasan (PJL) melakukan inisiatif sendiri, tanpa ada perintah dari atasan terkait (PPKA)

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Hukum Pidana, Putusan Hakim, Kecelakaan, PT. KAI
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	11 Nov 2024 12:22
Last Modified:	11 Nov 2024 12:22
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14668

Actions (login required)

View Item