Kepastian Hukum Terhadap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang / Yaperma)

Atu Paturohman, . (2024) Kepastian Hukum Terhadap Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Dalam Mengawasi Penyelenggaraan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Studi Kasus Di Lembaga Perlindungan Konsumen Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang / Yaperma). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (262kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (115kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (233kB)

Abstract

Pasal 76 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik menyatakan (1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE. (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pimpinan otoritas terkait, serta pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diatas tidak satupun menyebutkan mengenai kedudukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan pengawasan, padahal jelas dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Dengan tidak adanya kewenangan yang diberikan kepada LPKSM dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 20I9 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, maka LPKSM dalam menjalankan tugas dan kewenanganya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak dapat dijalankan dengan maksimal. Penelitian ini hendak menjawab masalah kedudukan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam mewujudkan perlindungan konsumen atas transaksi perdagangan melalui elektronik dalam peraturan perundang-undangan dan kepastian hukum terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat Yayasan Amanat Perjuangan Rakyat Malang (YAPERMA) dalam mengawasi penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan tidak disebutkan secara ekplsisit dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik tersebut diatas menimbulkan ketidakpastian hukum, yaitu apakah LPKSM memiliki kewenangan juga terhadap pengawasan transaksi jual beli secara elektronik atau hanya terbatas pada jual beli yang dilakukan secara langsung.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Konsumen, LPKSM dan Perdagangan Elektronik
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	11 Nov 2024 12:06
Last Modified:	11 Nov 2024 12:06
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14665

Actions (login required)

View Item