Analisis Kedudukan Pancasila Sebagai Grundnorm Dalam Konstitusi (Studi Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Andhika Ujiantara, . (2024) Analisis Kedudukan Pancasila Sebagai Grundnorm Dalam Konstitusi (Studi Terhadap Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (622kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (597kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (390kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)

Abstract

Pancasila dianggap sebagai Grundnorm oleh sebagian besar para ahli, yaitu norma dasar yang menjadi pijakan utama dalam sistem hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sekilas dapat dilihat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memegang peranan kunci dalam membentuk sistem hukum di Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, berfungsi sebagai norma fundamental yang menjadi landasan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila memiliki peran sentral yang tidak hanya sebagai dasar filosofis dan ideologis, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang mengikat. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kepastian yuridis kedudukan Pancasila sebagai Grundnorm dalam konstitusi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta bagaimana ratio legis Pancasila sebagai Grundnorm dalam konstitusi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan dari penelitian ini secara spesifik untuk mengetahui dan menganalisis kepastian yuridis kedudukan Pancasila sebagai Grundnorm dalam konstitusi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta untuk mengetahui dan menganalisis ratio legis Pancasila sebagai Grundnorm dalam konstitusi berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan posisi Pancasila dalam sistem hukum nasional. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep Grundnorm yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dan bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan kedudukan Pancasila sebagai dasar Perubahan UUD NRI Tahun 1945, baru akan memiliki konstitusionalitas material dan formal secara cukup, jika Pancasila ternyatakan formal sebagai Dasar Negara. Atas hasil Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak terdapat satu pun Ayat dan Pasal-dalam Batang Tubuhnya yang menetapkan dan/atau menyatakan Pancasila Sebagai Dasar Negara. Bahkan tekstualitas Alinea IV Preambule UUD NRI Tahun 1945 pun tidak ternyatakan secara tegas bahwa Pancasila adalah Dasar Negara Republik Indonesia. Saran dari penulis adalah Dengan mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan, artinya dengan memberikan kepastian yuridis tersebut hendaknya dilakukan Amandemen pada UUD 1945.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	Pancasila, Grundnorm, Konstitusi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	08 Nov 2024 03:40
Last Modified:	08 Nov 2024 03:40
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14614

Actions (login required)

View Item