Akibat Hukum Penerapan Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Anisa Rahmawati, . (2024) Akibat Hukum Penerapan Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Atr/Bpn Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (309kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (163kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (240kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (10kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (349kB)

Abstract

Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria telah mengatur adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah sebagai jaminan kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah di seluruh Indonesia, sebagaimana disebut dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria. Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis (1). Penerapan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan (2). Akibаt hukum penerapan ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Analisis penelitian ini didasarkan pada teori perlindungan hukum (grand theory), teori jenjang norma hukum (middle theory), teori kepastian hukum (applied theory). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta studi kasus dari penerapan Pasal 33. Data diperoleh melalui studi literatur dan menganalisis berbagai peraturan perundang- undangan yang relevan. Data diperoleh melalui studi literatur yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal-jurnal ilmiah, serta sumber-sumber hukum lainnya yang mendukung penelitian ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan ketentuan Pasal 33 Permen ATR/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan hukum, dan tidak terpenuhinya kekuatan hukum sertifikat hak atas tanah sebagai alat bukti yang kuat. Ketidakpastian hukum terjadi karena adanya dualisme peraturan yang mengatur tata cara pembayaran PPh dan BPHTB serta ketidakpastian terkait mekanisme pembayarannya. Ketidakadilan hukum timbul akibat perbedaan ketentuan penerbitan sertipikat antara Pasal 33 Permen ATR/Kepala BPN No.6 Tahun 2018 dengan Pasal 90 dan 91 UU No.28 Tahun 2009. Selain itu, ketentuan Pasal 33 ayat (4) Permen ATR No.6 Tahun 2018 yang menjelaskan bahwa PPh dan/atau BPHTB yang belum terbayar dapat mengakibatkan tidak terpenuhinya kekuatan hukum sertifikat, khususnya dalam proses peralihan hak milik atas tanah. Meskipun ketentuan Pasal 33 memberikan dasar hukum untuk pendaftaran tanah secara sistematis, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan- hambatan yang ada agar tujuan dari PTSL dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kepastian Hukum, Pajak Penghasilan (PPh) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	08 Nov 2024 03:23
Last Modified:	08 Nov 2024 03:23
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14612

Actions (login required)

View Item