Penerapan Asas Resiprositas Dalam Proses Impor Barang Diplomat Perwakilan Negara Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/Pmk.04/2015

Loisa Diana Raya, . (2024) Penerapan Asas Resiprositas Dalam Proses Impor Barang Diplomat Perwakilan Negara Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/Pmk.04/2015. Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (823kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (287kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (258kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (278kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (15kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (235kB)

Abstract

Asas Resiprositas adalah suatu asas hukum yang telah lama diakui keberadaannya dalam Hukum Internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna asas resiprositas dalam Proses impor barang diplomat perwakilan negara asing berdasarkan peratuaran menteri keuangan nomor 149/PMK.04/2015.Keabsahan penerapan asas resiprositas sebagai landasan dalam deklarasi persona non grata terhadap pejabat diplomatik, dan penentuan tindakan pembalasan melalui deklarasi persona non grata atas dasar asas resiprositas sebagai suatu cara proses impor barang diplomatik perwakilan negara asing dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa asas resiprositas adalah asas yang fundamental dalam Hukum Diplomatik. Dalam kerangka Hukum Diplomatik, asas resiprositas diakui dan diterima sebagai asas hukum umum yang melandasi ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional. Khusus dalam kaitannya dengan Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik, asas resiprositas bermakna sebagai asas hukum yang melandasi pelaksanaan hak dan kewajiban negara yang diatur dalam ketentuan-ketentuan Konvensi tersebut. Berdasarkan makna asas resiprositas yang terkandung dalam Pasal 9 Konvensi dan dengan mencermati kecenderungan kecenderungan yang terjadi dalam praktik, maka dapat ditentukan bahwa asas resiprositas dapat menjadi landasan yang sah dalam deklarasi persona non grata terhadap pejabat diplomatik. Deklarasi persona non grata atas dasar asas resiprositas ini merupakan suatu tindakan pembalasan yang masuk dalam kategori retorsi. Retorsi merupakan suatu tindakan pembalasan yang sah dan dibenarkan menurut Hukum Internasional. Dengan demikian, maka dapat ditentukan bahwa tindakan pembalasan melalui pengenaan deklarasi persona non grata atas dasar asas resiprositas dapat menjadi suatu cara yang sah untuk ditempuh dalam pelaksanaan hubungan diplomatik antar negara.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Asas Resiprositas, Proses barang Impor Diplomat
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	19 Oct 2024 02:49
Last Modified:	19 Oct 2024 02:49
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14596

Actions (login required)

View Item