Pemberian Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Serang)

Arif Rifawan, . (2024) Pemberian Pembebasan Bersyarat Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terkait Peraturan Pemerintah (Pp) Nomor 99 Tahun 2012 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Serang). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (768kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (286kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (193kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (294kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan dan kendala-kendala pembebasan bersyarat terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dapat disimpulkan bahwa prosedur tetap dalam pemberian Pembebasan Bersyarat narapidana penyalahgunaan narkotika harus sesuai dengan Prosedur Tetap dalam pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang dikeluarkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta Peraturan Pemerintah Nomor. 99 Tahun 2012. Jika pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat pada narapidana penyalahgunaan narkotika tersebut tidak boleh di luar dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun apabila pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat pada narapidana penyalahgunaan narkotika tersebut dilaksanakan di luar dari ketentuan yang berlaku, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi adminstratif dan bahkan dapat juga dikenakan sanksi pidana penjara sesuai dengan besar atau kecilnya kesalahan yang telah dilakukan. Kendala dalam pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Serang dapat disimpulkan bahwa Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan tugasnya terdapat 2 (dua) kendala yaitu kendala internal dan kendala ekseternal, salah satunya yaitu sulitnya warga binaan pemasyarakatan yang bersedia diajak bekerjasama dalam menjalankan Justice Collabulator atau bersedia bekerja sama dengan penyidik untuk membongkar tindak pidana penyalahgunaan narkotika sampai ke akar rumput. Selain hal tersebut, kendala lainnya yaitu kurangnya jumlah petugas lembaga pemasyarakatan, hal tersebut membuat petugas kerepotan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya Pembebasan Bersyarat.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pembebasan Bersyarat, Narkotika, Hak Asasi Manusia
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	19 Oct 2024 02:46
Last Modified:	19 Oct 2024 02:46
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14595

Actions (login required)

View Item