Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Penjualan Daging Gelonggongan Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Ciputat Tangerang Selatan)

Aghni Najma Sumekar, . (2024) Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Penjualan Daging Gelonggongan Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pasar Ciputat Tangerang Selatan). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (850kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (532kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text Jurnal.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)

Abstract

adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana dampak penjualan daging gelonggongan bagi konsumen di Pasar Ciputat Tangerang Selatan dan bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan daging gelonggongan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak penjualan daging gelonggongan bagi konsumen di Pasar Ciputat Tangerang Selatan dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap penjualan daging gelonggongan menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu dengan meneliti langsung ke lapangan dan menelaah apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat serta mengkaji ketentuan- ketentuan dari perundang-undangan, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Adanya penjualan daging yang tidak layak konsumsi oleh oknum pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab menyebabkan dampak negatif didalam masyarakat terutama bagi konsumen. Namun, tidak hanya konsumen tapi juga pelaku usaha akan menerima kerugian dengan penjualan daging yang tidak layak konsumsi tersebut. Bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha tentu berbeda-beda, ada yang ganti rugi dengan memberikan produk baru, ada juga yang mengembalikan uang pembelian sebelumnya, dan ada juga yang menukar produk sebelumnya dengan produk yang baru. Oknum pelaku usaha tersebut haruslah ditindak tegas, salah satunya bisa dengan cara memberikan surat peringatan kepada pelaku usaha yang bersangkutan, kemudian dengan tidak memberikan izin bagi pelaku usaha tersebut untuk berjualan lagi di pasar atau memberikan perintah kepada pelaku usaha tersebut agar dapat menjual produk yang berbeda atau yang halal dan terpercaya. Dengan adanya undang- undang perlindungan konsumen, diharapkan dapat membantu masyarakat apabila mendapat kerugian dari apa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha. Karena tentunya konsumen pasti membutuhkan perlindungan dengan produk yang telah dibeli, seperti kualitas pada produk makanan dan minuman yang harus halal dan layak untuk dikonsumsi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Perlindungan Konsumen, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	15 Oct 2024 09:17
Last Modified:	15 Oct 2024 09:17
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14521

Actions (login required)

View Item