Fadia Pasha Safira, . (2024) Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebarluasan Konten Pornografi Anak Melalui Aplikasi Game Online Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Analisa Putusan Nomor: 392/Pid.Sus/2021/PN.JKT.SEL). Other thesis, Universitas Pamulang.
|
Text
FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (624kB) |
|
|
Text
FILE BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (226kB) |
|
|
Text
FILE BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (221kB) |
|
|
Text
FILE BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (111kB) |
|
|
Text
FILE BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (175kB) |
|
|
Text
FILE BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (13kB) |
|
|
Text
FILE JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) |
Abstract
Adanya internet seperti saat ini turut mendukung perkembangan akses jejaring sosial di Indonesia bagi orang dewasa maupun anak-anak. Di era globalisasi seperti sekarang ini kemudian telah memunculkan bermacam-macam jenis kejahatan teknologi (cyber crime) secara nyata tak terkecuali di bidang kesusilaan. Cyber crime di bidang kesusilaan yang sering diungkapkan adalah cyber pornography (khususnya child pornography). Resiko terkena child grooming atau anak-anak yang sebelumnya tidak mengetahui arti dari pelecehan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa, tindakan grooming ini sama dengan mengeksploitasi anak. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah mengapa pelaku dalam putusan nomor: 392/pid.sus/2021/pn jkt.sel tidak dijatuhi Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagaimana penerapan Pasal 52 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam menghadapi perkara yang sama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. teknik pengumpulan data yang dipergunakan menggunakan data sekunder (studi kepustakaan) selanjutnya menggunakan akses internet untuk memperoleh bahan hukum. Teori hukum pembuktian digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana alat-alat bukti digunakan dalam kasus-kasus kejahatan siber dan pornografi anak. Pembuktian yang kuat dan sah adalah dasar untuk menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, dalam hal ini untuk menilai bukti dan menerapkan peraturan hukum yang relevan atas kejahatan tersebut. Hasil penelitian menunjukan penerapan sanksi pertanggungjawaban pelaku pidana penyebarluasan konten pornografi anak di dalam putusan pengadilan nomor: 392/pid.sus/2021/pn jkt.sel kurang tepat dengan peraturan perundang-undangan karena pemberatan sanksi harus diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyebaran pornografi anak melalui platform game online merupakan pelanggaran hukum Indonesia, khususnya Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Informasi dan Transaksi Elektronik Hukum. Perbuatan ini sangat berdampak terhadap perkembangan fisik dan psikis anak korban. Kata kunci: Pidana, Pornografi Anak, Penyebaran Konten, Pasal 52 UU ITE, Pembuktian Hukum.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Pidana, Pornografi Anak, Penyebaran Konten, Pasal 52 UU ITE, Pembuktian Hukum |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law |
| Depositing User: | Agus Sugiarto |
| Date Deposited: | 07 Oct 2024 08:11 |
| Last Modified: | 07 Oct 2024 08:11 |
| URI: | http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14348 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
