Tinjauan Yuridis Syarat Pembuktian Sederhana Didalam Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pengembang (Developer) Apartemen dan/atau Rumah Susun Dihubungkan Dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst)

Amati Gea, . (2024) Tinjauan Yuridis Syarat Pembuktian Sederhana Didalam Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Pengembang (Developer) Apartemen dan/atau Rumah Susun Dihubungkan Dengan Sema Nomor 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt Pst). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (872kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (218kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (216kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (12kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (73kB)
	Text AMATI GEA JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (360kB)

Abstract

Hasil putusan pidana terhadap Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara periode 2019-2020 menjadi terdakwa dalam kasus korupsi dana bantuan sosial. Juliari Peter Batubara dalam dakwaannya jaksa penuntut umum memberikan dakwaan atas perbuatan Juliari P. Batubara yang berdasarkan pada Pasal 12 huruf b Juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya pada dakwaan kedua bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diancam pidana pada pasal 11 Juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder melalui putusan Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst dengan rumusan masalah skripsi ini adalah 1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh penyelenggara negara pada putusan nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst? 2. Apakah pertimbangan berat ringanya hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan sosial pada putusan nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst yang dilakukan oleh pejabat penyelenggara negara mencerminkan rasa keadilan?. Kesimpulan atas putusan hakim 1. Menyatakan terdakwa Juliari P Batubara tersebut diatas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif ke satu penuntut umum. 2.Menjantuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000.00 (lima ratus juta) dengan ketentuan apa bila denda tersebut di bayar di ganti dengan pidana kurungan selam 6 (enam) bulan. Kata Kunci: pertanggungjawaban, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggara Negara.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	pertanggungjawaban, Penegakan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Penyelenggara Negara
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Agus Sugiarto
Date Deposited:	03 Oct 2024 03:49
Last Modified:	03 Oct 2024 03:49
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/14266

Actions (login required)

View Item