Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby)

Sonna Fantasyia Zati, . (2024) Perlindungan Hukum Bagi Pasien Korban Malpraktik Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 840/Pid.B/2020/PN Sby). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (967kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (381kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB)

Abstract

Perlindungan Hukum bagi Pasien korban Malpraktik Medis. Dunia kedokteran yang dahulu seakan tak terjangkau oleh hukum, dengan berkembangnya kesadaran masyarakat akan kebutuhannya tentang perlindungan hukum menjadikan dunia pengobatan bukan saja sebagai hubungan keperdataan, bahkan sering berkembang menjadi persoalan Pidana. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, diperlukan suatu pemikiran dan langkah-langkah yang bijaksana, sehingga masing-masing pihak, dokter dan pasien memperoleh perlindungan hukum yang seadil-adilnya. Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permasalahan dalam skripsi ini Membiarkan persoalan ini berlarut-larut akan berdampak negatif terhadap pelayanan medis yang pada akhirnya akan dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan. dokter hanyalah manusia biasa yang suatu saat dapat lalai dan salah, sehingga pelanggaran kode etik bisa terjadi, bahkan mungkin sampai pelanggaran norma-norma hukum. Kedudukan pasien yang semula hanya sebagai pihak yang bergantung kepada dokter dalam menentukan cara penyembuhan (terapi), kini berubah menjadi sederajat dengan dokter. Dengan demikian dokter tidak boleh lagi mengabaikan pertimbangan dan pendapat pihak pasien dalam memilih cara pengobatan, termasuk pendapat pasien untuk menentukan pengobatan dengan operasi atau tidak. Akibatnya apabila pasien merasa dirugikan dalam pelayanan dokter. Skripsi ini mengunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data keperputakaan dari berbagai literatur buku,jurnal peraturan perundang-undangan dll. Analisis data dilakukan dengan cara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan pertanggung jawaban pidana Malpraktik kedokteran dihubungkan dengan kode etik kedokteran.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	malpraktik; pertanggung jawaban; tindak pidana;
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	santi nurmalasari
Date Deposited:	22 Jul 2024 10:16
Last Modified:	22 Jul 2024 10:16
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13818

Actions (login required)

View Item