Analisis Yuridis Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Oknum Anggota Tentara Nasioal Indoneisa Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/X/2020)

Maulana Tyrta Arsa, . (2024) Analisis Yuridis Kepemilikan Senjata Api Ilegal Oleh Oknum Anggota Tentara Nasioal Indoneisa Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 (Putusan Nomor 76-K/PM I-04/AD/X/2020). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER_0.pdf Restricted to Registered users only Download (738kB)
	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (219kB)
	Text BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (138kB)
	Text BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (117kB)
	Text BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (52kB)
	Text Maulana Tyrta Arsa 191010201305 Fakultas Hukum.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB)

Abstract

senjata api dalam Kamu Besar Bahasa Indonesia adalah segala senjata yang menggunakan mesin seperti senapan, pistol, dan sebagainya. Kepemilikan senjata api diatur mulai dari Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1948 dan Perpu Nomor 20 Tahun 1960. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Jenis pidana yang dijatuhkan hakim pada Pengadilan Militer terhadap Terdakwa yang terbukti tanpa hak dan menerima senjata api? 2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap anggota TNI dalam penjualan atau penyalahgunaan kepemilikan senjata api illegal?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan hukum tetap. Analisis data yang digunakan adalah analisis yuridis normatif menggunakan putusan nomor 76-K/PM I-04/AD/X/2020. Dari hasil penelitian, Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang ketahuan yang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 itu berbeda antara masyarakat sipil dengan anggota militer. Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengatur tentang pengadilan dalam peradilan militer mengadili tindak pidana yang tempat terjadinya berada didaerah hukumnya atau terdakwa masih merupakan anggota militer. Dalam KUHPM dapat dilihat dalam pasal 6 huruf a dan b yang menyatakan terdapat dua jenis hukuman pidana bagi anggota militer yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan yang dimaksud adalah pemecatan terhadap anggota militer yang melanggar atau melakukan pidana. Pada pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa hakim menjatuhkan pidana pemecatan terhadap anggota militer tersebut apabila tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Senjata api, Anggota Militer, Pidana
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	santi nurmalasari
Date Deposited:	22 Jul 2024 08:02
Last Modified:	22 Jul 2024 08:02
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13811

Actions (login required)

View Item