Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Seksual Menyimpang Homoseksual (Lgbt) Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum (Analisis Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AU/I/2020.PM.BDG)

Gerhan Adi Lantara, . (2024) Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Seksual Menyimpang Homoseksual (Lgbt) Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Kepastian Hukum (Analisis Putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AU/I/2020.PM.BDG). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER_0.pdf Restricted to Registered users only Download (943kB)
	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (277kB)
	Text BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (214kB)
	Text BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)
	Text BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text JURNAL PENA HUKUM GERHAN ADI LANTARA.pdf Restricted to Registered users only Download (282kB)

Abstract

Maraknya fenomena perbuatan seksual menyimpang homoseksual (LGBT) di Indonesia dalam beberapa tahun ini sudah sangat mengkhawatirkan. Upaya yang dilakukan atau diterapkan penegak hukum dalam mengatasi persoalan ini belum atau tidak sesuai jika menggunakan pasal kejahatan terhadap kesusilaan dalam KUHP serta pasal-pasal yang mengatur tentang perbuatan seksual sesama jenis. Sebagai contoh konkret, seperti yang dilakukan oleh aparat TNI-AU tertera dalam putusan Nomor 13-K/PM.II-09/AU/I/2020.PM.BDG. Didalam putusan pelaku dikenakan pasal 281 KUHP dan mengakui perbuatannya bahwasannya perbuatannya tersebut adalah salah . Bila dikaji secara mendalam tentu pasal yang diterapkan tentu tidak sesuai. Agar tidak menjadi sebuah problematika yang dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat nantinya, maka diperlukan kebijakan untuk mencari solusi dari persoalan ini. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, yang pertama apa kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan terhadap perbuatan seksual menyimpang homoseksual (LGBT) di Indonesia. Dan kedua, bagaimana kepastian hukum terhadap perbuatan seksual menyimpang homoseksual (LGBT) di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif yuridis, dengan jenis bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapatkan pertama, bahwa kebijakan hukum pidana menurut Marc Ancel, Penal Policy merupakan ilmu sekaligus seni yang bertujuan memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dan yang kedua, hukum juga bertugas untuk menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Hukum Pidana, Seksual Menyimpang, Homoseksual (LGBT), Kepastian Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	santi nurmalasari
Date Deposited:	22 Jul 2024 07:39
Last Modified:	22 Jul 2024 07:39
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13805

Actions (login required)

View Item