Pertanggungjawaban Perbuatan Pidana Korupsi Oleh Korporasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 8/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn. Bdg)

Agus Muhamad Hamzah, . (2024) Pertanggungjawaban Perbuatan Pidana Korupsi Oleh Korporasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan No. 8/Pid.Sus-Tpk/2020/Pn. Bdg). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER_0.pdf Restricted to Registered users only Download (808kB)
	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB)
	Text BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (276kB)
	Text BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (119kB)
	Text BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (613kB)
	Text BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (34kB)
	Text JURNAL PENA HUKUM AGUS MUHAMAD HAMZAH.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB)

Abstract

Korporasi sebagai subjek hukum pidana diakui dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan akibat hukum, yaitu dapat dipertanggungjawabkannya korporasi dalam hukum pidana ketika melakukan perbuatan pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menerangkan perbuatan pidana korupsi yang dilakukan oleh pelaku fungsional yang pertanggungjawabannya dapat diatribusikan kepada korporasi. Penelitian ini secara khusus menjawab rumusan masalah; (1) Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Bdg Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang NOMOR 20 TAHUN 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? (2) Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi pada putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2020/Pn. Bdg?. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori pemidanaan sedangkan metode penelitian ini berfokus pada penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatur buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, putusan dll. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana korupsi oleh korporasi dapat diterapkan, hal tersebut secara yuridis normatif terdapat dalam pasal 1 angka 1 serta angka 3 dan secara formil berada pada pasal 20 UU TIPIKOR; (2) Pertimbangan hukum oleh hakim mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam putusan No. 8/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Bdg hampir setiap unsur yang diuraikan memuat maksud korporasi sebagai subjek pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban, akan tetapi sampai amar putusan sampai pemeriksaan Peninjauan Kembali korporasi sama sekali tidak dibebankan tanggungjawab pidana. Saran berdasarkan penelitian ini adalah: Pertama, diperlukan sosialisasi kepada seluruh aparat penegak hukum yang lebih masif mengenai diakuinya korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana dimana pada saat ini paradigma aparat penegak hukum masih terjebak pada ajaran lama badan hukum dalam hal ini korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana (universitas delinquere non postes); Kedua, para pengambil kebijakan untuk masa sekarang atau masa yang akan datang harus menyesuaikan norma pertanggungjawaban pidana ketika harus menempatkan korporasi sebagai hukum pidana.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pertanggungjawaban Pidana; Korupsi; Korporasi.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	santi nurmalasari
Date Deposited:	22 Jul 2024 06:56
Last Modified:	22 Jul 2024 06:56
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13801

Actions (login required)

View Item