Keadilan Hukum Kepada Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Dibatalkan Secara Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 120 K/Pdt/2022)

Muhammad Fatkhu Rizal Sofan Fitri, . (2024) Keadilan Hukum Kepada Pemegang Sertipikat Hak Atas Tanah Yang Dibatalkan Secara Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Nomor: 120 K/Pdt/2022). Other thesis, Universitas Pamulang.

[img] Text
COVER.pdf
Restricted to Registered users only

Download (906kB)
[img] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (246kB)
[img] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (203kB)
[img] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (98kB)
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (215kB)
[img] Text
BAB V.pdf
Restricted to Registered users only

Download (76kB)
[img] Text
JURNAL.pdf
Restricted to Registered users only

Download (270kB)

Abstract

Rumusan masalah 1) Bagaimana keadilan hukum pemegang sertipikat hak atas tanah yang pembatalan sertipikat hak miliknya dilakukan secara hukum ?, 2) Bagaimana tata cara pendaftaran tanah sertipikat hak guna bangunan yang diperoleh secara hukum ? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang – undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan realisasi keadilan hukum dalam sengketa kepemilikan tanah dalam kasus ini belum tercapai secara maksimal. Terjadi pelanggaran dari pelaksana undang – undang dan kelalaian penggugat dalam tata cara pendaftaran tanah yang berakibat hukum terjadinya pembatalan kepemilikan hak atas tanah. Kondisi ini menjadikan tanah sengketa menjadi status quo dan membuka ruang pihak lain untuk memohonkan hak atas tanah Ex. Eigendom Verponding No. 983. Sengketa perkara dalam kasus ini lebih tepatnya merupakan kewenangan PTUN berkaitan dengan permohonan pembatalan hak atas tanah. Gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk diskualifikasi in person karena statusnya sebagai pemilik hak atas tanah telag gugur sejak lama. Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk penyerobotan tanah objek sengketa oleh tergugat tidak memenuhi unsur – unsur Pasal 1365 Burgelijk Wetboek yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban, dan hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Keadilan, hak milik, melawan hukum
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User: Sri Lestari
Date Deposited: 10 Jul 2024 10:46
Last Modified: 10 Jul 2024 10:46
URI: http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13645

Actions (login required)

View Item View Item