Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 28d Ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945

Asep Tolha Amarudin, . (2024) Tinjauan Yuridis Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 28d Ayat (3) Undang- Undang Dasar 1945. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text FILE COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text FILE BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (301kB)
	Text FILE BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text FILE BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text FILE BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text FILE BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text FILE JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi untuk mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Dengan adanya verifikasi partai politik bagi peserta yang baru akan menjadi persoalan yang baru pula, yang dimana hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan harus gugur oleh sebab adanya suatu keharusan verifikasi dengan ambang batas sebagaimana yang termuat didalam pasal Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Partai politik yang tidak lolos pada tahapan verifikasi menggunakan haknya untuk meminta rasa keadilan pada lembaga peradilan yang tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara verifikasi, sehingga terjadi tumpang tindih antar lembaga peradilan dalam proses penyelesaiannya. Dalam persoalan ini bukan hanya sekedar mengenai kewenangan antar lembaga peradilan saja, lebih daripada itu mengenai hak politik bagi warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Hal demikian berdasarkan dari ketentuan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Rumusan masalah dalam penelitian ini, Pertama, Bagaimana Kewenangan Lembaga Peradilan Dalam Menangani Perkara Verifikasi Partai Politik Yang Tidak Lolos Pada Tahapan Verifikasi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945? Kedua, Bagaimana Dengan Adanya Tahapan Verifikasi Yang Dapat Mengakibatkan Partai Politik Menjadi Tidak Lolos Pada Pemilihan Umum Bertentangan Dengan Ketentuan Dari Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945? Penelitian ini bersifat yuridis normatif, karena didasarkan pada metode sistematika dan penelitian tertentu dengan tujuan mempelajari suatu gejala hukum dengan menggunakan teori keadilan dan peraturan perundangan-undangan sebagai tinjauan pustaka untuk dijadikan dasar analisa. Hasil penelitian menunjukan bahwa nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagian diperuntukan tiap individu. Pasal 173 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena hak politik bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan diatur secara limitaive oleh Undang-Undang.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan Lembaga Peradilan, Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Keadilan, Hak Asasi Politik, Demokrasi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	10 Jul 2024 10:34
Last Modified:	10 Jul 2024 10:39
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13642

Actions (login required)

View Item