Telaah Konstitusional Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang)

Okki Oktaviandi, . (2023) Telaah Konstitusional Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terkait Pemberian Remisi Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (800kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (227kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) Landasan konstitusional mengenai tata syarat administratif dan substantif dalam pemberian remisi bagi Tindak Pidana Korupsi, (2) Hubungan Implementatif Das Sollen dan Das Sein dalam pemberian remisi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kajian penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris dan dengan menggunakann teori pemasyarkaatan, teori keadilan dan teori kebijakan. Hasil analisa yang dapat disimpulkan bahwa syarat mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat resiko, dan telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan. Implementasi pemberian remisi untuk narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang terdapat beberapa hambatan , diantaranya lambat dalam hal persyaratan pengajuan remisi yang disebabkan beberapa faktor administrasi, belum adanya suatu lembaga atau instansi khusus yang mengawasi pemberian remisi kepada narapidana, dan narapidana yang melakukan tindakan indisipliner. Sehingga diperlukan upaya untuk meminimalisir hambatan seperti menjalin Kerjasama yang baik dengan pihak terkait agar dapat diusulkan hak remisi tepat waktu, memberdayakan institusi terkait dalam pengawasan pemberian remisi dan melakukan pengadaan sarana komputerisasi khusus yang dapat diprogram untuk perhitungan remisi. Kata Kunci: Remisi, Narapidana, Tidak Pidana Korupsi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Remisi, Narapidana, Tidak Pidana Korupsi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Agus Sugiarto
Date Deposited:	09 Jul 2024 03:26
Last Modified:	09 Jul 2024 03:26
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13601

Actions (login required)

View Item