Tindak Pidana Perpajakan Menerbitkan Dan Turut Serta Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Analisis Putusan Nomor: 2916 K/Pid.Sus/2020)

Harry Barli, . (2024) Tindak Pidana Perpajakan Menerbitkan Dan Turut Serta Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya (Analisis Putusan Nomor: 2916 K/Pid.Sus/2020). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (878kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (183kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (230kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (38kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (170kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB)

Abstract

Perpajakan, sumber utama pendapatan negara, memerlukan ketaatan wajib pajak. Pelanggaran, seperti penundaan pembayaran, menciptakan tantangan hukum. Putusan Nomor 2916 K/Pid.Sus/2020 dengan Terdakwa Dedy Tanara menyoroti tindak pidana terkait faktur pajak yang berpotensi merugikan pendapatan negara. Tujuan penelitian adalah : 1) Untuk mengetahui, menganalisis, membuktikan, menguji Tindak Pidana Perpajakan Menerbitkan dan Turut Serta Menggunakan Faktur Pajak yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor 2916 K/Pid.Sus/2020). 2) Untuk mengetahui, menganalisis, membuktikan, menguji kcbijakan penerapan hukum tindak pidana Perpajakan Menerbitkan Dan Turut Serta Menggunakan Faktur Pajak Yang Tidak Berdasarkan Transaksi Yang Sebenarnya Secara Berlanjut (Analisis Putusan Nomor 2916 K/Pid.Sus/2020). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggabungkan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dari berbagai sumber sekunder, termasuk bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, serta data lainnya yang relevan. Hasil penelitian: 1) Terdakwa Dedy Tanara melanggar Pasal 39A dan 43 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 KUHP. Menerbitkan dan turut serta menggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi transaksi yang sebenarnya, berpotensi merugikan pendapatan negara. Pengadilan memberikan hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp6.194.946.722,- dengan ancaman tambahan jika denda tak dibayar tepat waktu. 2) Putusan ini mencerminkan komitmen pemerintah Indonesia pada penegakan hukum perpajakan dan peningkatan kepatuhan pajak. Penting untuk memastikan integritas sistem perpajakan, melindungi keuangan negara, dan mencegah praktik perpajakan merugikan. Kesimpulan menekankan pentingnya proses hukum yang adil, independen, dan peran pengadilan dalam menegakkan hukum perpajakan di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pajak, Tindak Pidana, Sanksi Perpajakan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	28 Jun 2024 07:08
Last Modified:	28 Jun 2024 07:08
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13322

Actions (login required)

View Item