Tinjauan Hukum Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Prinsip Pacta Sunt Servanda (Analisis Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/Pn Mlg)

Amrina, . (2024) Tinjauan Hukum Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Prinsip Pacta Sunt Servanda (Analisis Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/Pn Mlg). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (151kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (267kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (18kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB)

Abstract

Perjanjian pada dasarnya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian atau yang disebut persetujuan (overeenkomsten) merupakan suatu perbuatan hukum berupa kata sepakat antara dua pihak atau lebih, hal mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Dalam pelaksanaan perjanjian, keadaan dimana salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian disebut wanprestasi. Dalam penelitian penulis khususnya mengkaji Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mlg, menganalisa secara normatif tentang segi kepastian hukum perjanjian dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum berdasarkan prinsip pacta sunt servanda. Permasalahannya adalah bagaimana kepastian hukum perjanjian jual beli tanah dan bangunan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan asas pacta sunt servanda pada Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mlg, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tergugat dalam Putusan Nomor 67/Pdt.G/2022/PN Mlg. Menjawab pertanyaan penelitian tersebut dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, Irwansyah menjelaskan bahwa Penelitian Hukum Normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif, hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-norma saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Secara teoretis maupun menurut ketentuan KUHPer, tiap perbuatan yang terjadi diantara para pihak yang melawan ketentuan perjanjian yang telah disepakati secara sah merupakan wanprestasi. Sayangnya, terhadap gugatan Penggugat tersebut oleh majelis hakim yang mengadili justru mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga dalam perkara ini tidak tercapai kepastian hukum. Terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hakim karena pada posita gugatannya, penggugat secara jelas telah menyebutkan bahwa dasar gugatannya adalah akta perjanjian, akan tetapi majelis hakim justru menganggap itu sebagai perbuatan melawan hukum.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kepastian Hukum, Perjanjian Jual Beli, Pacta Sunt Servanda
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	28 Jun 2024 07:02
Last Modified:	28 Jun 2024 07:02
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13318

Actions (login required)

View Item