Analisis Putusan Hakim Pengadilan Pajak Jakarta Atas Surat Permohonan Pemblokiran Rekening Bukan Penanggung Pajak Oleh Kpp Cimahi (Putusan Pengadilan Pajak No. 000789.99/2021/Pp/Mxiiib Tahun 2022)

Napitupulu, Humala Setia Leonardo (2024) Analisis Putusan Hakim Pengadilan Pajak Jakarta Atas Surat Permohonan Pemblokiran Rekening Bukan Penanggung Pajak Oleh Kpp Cimahi (Putusan Pengadilan Pajak No. 000789.99/2021/Pp/Mxiiib Tahun 2022). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (992kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (127kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (99kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (134kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (35kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB)

Abstract

Peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban di bidang perpajakan perlu terus-menerus ditingkatkan, melalui cara mendorong kesadaran dan kepatuhan pajak. Namun upaya untuk menggali penerimaan pajak ternyata dalam pelaksanaannya, sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh Wajib Pajak sebagaimana mestinya, sehingga memerlukan langkah tindakan berupa penagihan pajak kepada penangung pajak. Adapun tindakan pemblokiran rekening dalam rangka penagihan pajak tersebut bagian dari serangkaian tindakan penagihan pajak yang merupakan bagian dari proses penyitaan asset yang tersimpan dalam Lembaga jasa keuangan. Apabila dalam proses pemblokiran rekening hendak diajukan upaya hukum, maka atas sengketa tersebut dapat diajukan ke pengadilan pajak. Namun berdasarkan putusan pengadilan No. 000789.99/2021/PP/MXIIIB Tahun 2022 mengenai gugatan terhadap permintaan pemblokiran harta kekayaan yang tersimpan pada LJK sektor perbankan diketahui sengketa pajak karena terdapat tindakan pemblokiran rekening kepada bukan penaggung pajak dan ketika diajukan upaya hukum gugatan ke pengadilan pajak diputuskan bahwa atas sengketa tersebut bukan merupakan kewenangan pajak sehingga putusannya adalah tidak dapat diterima. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengajukan permasalahan antara lain : Bagaimana prosedur pemblokiran rekening bank harta kekayaan penanggung pajak menurut PMK No.189 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah yang masih harus dibayar dan Bagaimana kewenangan pengadilan pajak atas sengketa pemblokiran rekening bukan penanggung pajak. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti prosedur penyitaan harta kekayaan penanggung pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189 Tahun 2020 khususnya terhadap ketentuan terkait kewenangan pengadilan pajak atas sengketa pemblokiran rekening bukan penanggung pajak. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action sebagaimana atas Putusan Pengadilan Pajak No. 000789.99/2021/PP/MXIIIB Tahun 2022 terkait atas surat permohonan pemblokiran rekening bukan penanggung pajak oleh KPP Cimahi. Kajian ini menyimpulkan bahwa terdapat pelanggaran atau ketidaksesuaian proses pemblokiran rekening, yang seharusnya ditujukan kepada penanggung pajak namun diberlakukan terhadap bukan penanggung pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena tidak ada pengawasan perihal penetapan seseorang sebagai penanggung pajak atas utang pajak badan hukum oleh instansi yang lebih tinggi pada tahap sebelum dikirimkannya surat permohonan tindakan pemblokiran oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada bank terkait, dan kesalahan putusan pengadilan pajak yang menyatakan bahwa sengketa pemblokiran bukan merupakan kewenangan pengadilan pajak, sementara pemblokiran rekening adalah bagian dari penyitaan dan penyitaan adalah bagian dari penagihan pajak, sehingga atas upaya hukum terkait sengketa pemblokiran rekening kepada bukan penaggung pajak adalah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan pajak.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Utang pajak, penagihan pajak, pemblokiran rekening, sengketa pajak, kewenangan pengadilan pajak
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	28 Jun 2024 06:48
Last Modified:	28 Jun 2024 06:48
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13308

Actions (login required)

View Item