Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Pada Jenis Narkotika Gol.1 Ditinjau Dari Pasal 127 Ayat 1 (Studi Kasus Perbandingan Putusan Hakim Nomor 1302/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg Dan Nomor 635/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg)

Tomi, . (2023) Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Pada Jenis Narkotika Gol.1 Ditinjau Dari Pasal 127 Ayat 1 (Studi Kasus Perbandingan Putusan Hakim Nomor 1302/Pid.Sus/2019/Pn.Bdg Dan Nomor 635/Pid.Sus/2020/Pn.Bdg). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (105kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (72kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (217kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (11kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (142kB)

Abstract

Dalam putusan nomor 1302/Pid.Sus/2019/PN.Bdg dan nomor 635/Pid.Sus/2020/PN.Bdg berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Adapun Permasalahan dalam Skripsi ini pertimbangan penerapan putusan hakim dalam mengadili dua perkara narkotika yang memiliki kesamaan pada tindak pidana, majelis hakim yang tingkat pembuktiannya sama, begitupun keringanan dalam putusan pengadilan ini. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Pada Jenis Narkotika Gol. 1 Ditinjau Dari Pasal 127 Ayat 1 (Studi Kasus Perbandingan Putusan Hakim Nomor 1302/Pid.Sus/2019/PN.Bdg Dan Nomor 635/ Pid.Sus/2020/PN.Bdg.Pada penelitian ini mengunakan metode penelitian kuantitatif sumber primer dan sekunder. Penulis dengan teknik pengumpulan data menggunakan library research dengan mengkaji peraturan undang-undangan, peraturan yang berlaku, buku, dan sumber lain yang tentunya berkaitan dengan objek penelitian ini.meliahat adanya disparitas merupakan terletak pada pertimbangan hakim karena fakta nya hakim memiliki kekuasaan kehakiman, independensi hakim, kebebasan hakim dan paham hukum, begitu pula baik dari segi faktor aspek yuridis dan empiris, dan fakta hukum. Kedua putusan ini dengan majelis hakim yang sama dan tindak pidana yang sama, perbedaan pidana penjara sebanyak 2 (dua) bulan. Maka sudah dipastikan adanya disparitas dari berbagai faktor-faktor yang sudah dijelaskan dalam skripsi ini. Dalam pandangan hukum Islam pun bahwa memang wewenang ulil amri (para khalifah, imam, sultan, qadhi, presiden/pemerintah) berhak memberi hukuman yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dan peraturan yang diberlakukan.menjatuhkan terdakwa dengan tuntutan alternatif kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa hakim menjatuhkan hukuman tindak pidana narkotika berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi, dan semua fakta-fakta hukum di persidangan. Majelis hakim mempertimbangkan unsur-unsur dan penjelasan hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Melihat dasar teori hakim dalam memberi putusan pada suatu perkara pun ada prinsip-prinsip hakim yaitu hakekat kemerdekaan hakim, asas penafsiran dan Asas Imparsialitas (Impartiality). Semua jabaran faktor, teori, dan fakta-fakta hukum disetiap perkara jelas bahwa adanya disparitas pada dua putusan ini memang sudah pasti terjadi dalam lingkup peradilan.Kepada majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara di pengadilan harus memperhatikan segala aspek dan faktor-faktor dari segi apapun. Kata Kunci: tindak pidana;penyalahgunaan narkotika; disparitas;hakim.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	tindak pidana;penyalahgunaan narkotika; disparitas;hakim.
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	25 Jun 2024 04:01
Last Modified:	25 Jun 2024 04:01
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13086

Actions (login required)

View Item