Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Kebijakan Ppkm Dan Psbb Dimasa Pademi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Ombang, . (2023) Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Pejabat Pemerintah Ditinjau Dari Kebijakan Ppkm Dan Psbb Dimasa Pademi Covid-19 Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (261kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (253kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (41kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (124kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (31kB)
	Text Jurnal Hukum Ombang.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB)

Abstract

Dalam penelitian ini bertujuan untuk memaparkan kebijakan pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan yang dikeluarkan atas kedesakan masyarakat terjadinya wabah penyakit yang secara cepet untuk menular yaitu Virus Covid-19. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengeluarakan putusan tersebut dilakukan sesuai dengan kewenangannya yang dimiliki berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana untuk mengaturnya. Adanya pemberlakuan atas kebijakan pemerintah terhadap PPKM dan PSBB untuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sebagai antisipasi masyarakat agar tetap menjaga kewaspadaan terhadap virus Covid-19 yang bisa mengakibatkan kematian dan mudahnya menular. Pemberlakukan tersebut terhadap PPKM dan PSBB mmemiliki kebijakannya masing-masing disetiap daerah yang menerapkannya atas arahan dari pemerintah pusat yang sudah memutus untuk diberlakukan. Oleh karena itu, dapat dirumuskan beberapa masalah diantaranya Bagaimana pejabat pemerintah mengambil kebijakan PPKM dan PSBB pada masa pademi Covid-19 dilihat dari UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan? Bagaiman kepastian hukum kebijakan PPKM dan PSBB yang dikeluarkan pemerintah ditinjau dari UU No. 30 tahun 2014 tetang administrasi pemerintahan? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literatus buku, jurnal peraturan perundang-undangan dll. Analisa data dilakukan menggunaka dengan cara metode kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan dengan secara tegas dalam keadaan darurat untuk mencegahnya penyebarluasaan virus covid-19 yang tidak terikan terhadap undang-udang atas kebijakan tersebut sehingga diatur karena adanya AAUPB. Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, UU No 30 Tahun 2014, PPKM dan PSBB

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan Pemerintah, UU No 30 Tahun 2014, PPKM dan PSBB
Subjects:	K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	25 Jun 2024 03:58
Last Modified:	25 Jun 2024 03:58
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13078

Actions (login required)

View Item