Implementasi Perlindungan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten)

Debora Oktaviani Waruwu, . (2023) Implementasi Perlindungan Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Studi Pada Umkm Di Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Provinsi Banten). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (619kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (526kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (404kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (619kB)

Abstract

. Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. UMKM berkembang dengan begitu pesat hingga bisa menjadi tulang punggung negara dengan menyumbang 57,8% ke PDB, serta mampu menyediakan lapangan kerja untuk tenaga kerja Indonesia. Meski memiliki potensi perkembangan yang sangat besar, UMKM tetap tidak bisa terlepas dari segudang permasalahan, baik itu permasalah dari segi permodalan (keuangan), segi sumber daya manusianya, segi teknologi dan informasi, serta segi hukum dan perundangan. Di Kabupaten Tangerang sendiri permasalahan yang dihadapi UMKM seperti kemampuan menjalani administrasi perpajakan yang masih kurang, kurangnya tingkat partisipasi UMKM dalam mendaftarkan diri ke Dinas Koperasi dan UMKM, serta ketidaktahuan UMKM kalau Pemerintah sudah membuat LBPH-PUMK. Oleh karena itu Pemerintah merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi perlindungan hukum pada usaha mikro dan usaha kecil berdasarkan PP No. 7 Tahun 2021?. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perlindungan Hukum pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan PP No 7 Tahun 2021 di Kecamatan Kelapa Dua Tangerang?. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi dari Perlindungan Hukum pada Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan PP No 7 Tahun 2021, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perlindungan Hukum pada Usaha Mikro dan Usaha Tahun 2021 di Kecamatan Kelapa Dua Tangerang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data yang sudah didapat kemudian di susun secara sistematis, dan dianalisis secara kualitatif. Sehingga dapat diperoleh data yang bisa diambil kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sosialisasi tentang bantuan hukum yang sudah disediakan oleh Dinas UMKM Kabupaten Tangerang belum berjalan dengan maksimal, sehingga perlu adanya peningkatan dalam proses sosialisasi kepada UMKM. Kata Kunci: UMKM; PP No 7 Tahun 2021; Implementasi; Perlindungan Hukum

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	UMKM; PP No 7 Tahun 2021; Implementasi; Perlindungan Hukum
Subjects:	K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	25 Jun 2024 03:54
Last Modified:	25 Jun 2024 03:54
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13008

Actions (login required)

View Item