Kewenangan Kurator dalam Kepailitan Terkait Adanya Perjanjian Peralihan Hak yang Dilakukan Debitor Pada Masa PKPU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2019/PN.NIAGA.SBY JO. NOMOR: 27/PDT.SUS- PKPU/2018/PN.NIAGA.SBY)

CHRISTIANA DERITA RISQUANTY, 1 (2023) Kewenangan Kurator dalam Kepailitan Terkait Adanya Perjanjian Peralihan Hak yang Dilakukan Debitor Pada Masa PKPU (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1/PDT.SUS-ACTIO PAULIANA/2019/PN.NIAGA.SBY JO. NOMOR: 27/PDT.SUS- PKPU/2018/PN.NIAGA.SBY). Other thesis, Universitas Pamulang.

	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)
	Text COVER_0.pdf Restricted to Registered users only Download (870kB)
	Text BAB_1.pdf Restricted to Registered users only Download (125kB)
	Text BAB_2.pdf Restricted to Registered users only Download (415kB)
	Text BAB_3.pdf Restricted to Registered users only Download (37kB)
	Text BAB_4.pdf Restricted to Registered users only Download (199kB)
	Text BAB_5.pdf Restricted to Registered users only Download (29kB)
	Text Jurnal_Christiana Derita Risquanty (1).pdf Restricted to Registered users only Download (154kB)

Abstract

Pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitor yang awalnya memiliki wewenang penuh terhadap pengurusan harta kekayaannya menjadi terbatas, dan segala tindakan pengurusan harta kekayaan tersebut membutuhkan persetujuan dari pengurus. Pada prakteknya, terdapat debitor PKPU yang telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, namun pada proses PKPU, debitor melakukan tindakan hukum tanpa adanya izin dari pengurus dan berpotensi dapat merugikan para kreditor. Sejak pengangkatannya, kurator berkepentingan untuk melindungi harta pailit dari segala perbuatan-perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, sehingga kurator harus melakukan segala tindakan untuk melindungi harta pailit. Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana tindakan debitor dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang terjadi saat proses PKPU dan bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh kurator terhadap perjanjian peralihan hak yang dilakukan oleh debitor dalam masa PKPU. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data kepustakaan dari berbagai literature buku, jurnal peraturan perundang-undangan dll. Analisis data dilakukan dengan cara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan yang dilakukan pada saat debitor berada dalam proses PKPU tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 240 UUK-PKPU dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator adalah dengan cara mengajukan gugatan actio pauliana. Putusan pengadilan pada putusan Nomor 1/Pdt.Sus-Actio pauliana/2019/PN.Niaga.Sby telah memenuhi rasa keadilan karena telah mengabulkan gugatan kurator untuk sebagian. Kata Kunci: Actio pauliana, Kewenangan Kurator, Tindakan Debitor.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Actio pauliana, Kewenangan Kurator, Tindakan Debitor.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Yeni Ratnasari
Date Deposited:	25 Jun 2024 03:52
Last Modified:	25 Jun 2024 03:52
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/13005

Actions (login required)

View Item