Jaminan Keamanan Data Pribadi Sebagai Hak Warga Negara Terhadap Aspek Kepentingan Dan Keamanan Nasional Ditinjau Dari Pasal 15 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-Xx/2022)

Anwar Wattimury, . (2024) Jaminan Keamanan Data Pribadi Sebagai Hak Warga Negara Terhadap Aspek Kepentingan Dan Keamanan Nasional Ditinjau Dari Pasal 15 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/Puu-Xx/2022). Masters thesis, Universitas Pamulang.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (317kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (297kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (391kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (39kB)
	Text JURNAL.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)

Abstract

Meskipun negara dalam hal ini sudah menjamin untuk melindungi persoalan yang terkait dengan data pribadi yang mana pengaturan hukumnya sudah di atur di dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, Namun sifat Pelindungan terhadap privasi informasi atas data pribadi di Indonesia masih lemah. Hal ini ditengarai dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang, diantaranya untuk kepentingan bisnis dan politik. Padahal menurut IBR. Supancana, adanya penyalahgunaan atau pelanggaran terhadap data pribadi ini tentu dapat merugikan subjek data. Penyalahgunaan data apabila bersifat pribadi yang merupakan privasi seseorang bisa diperoleh orang lain tanpa seizin data subject dapat mengakibatkan hal-hal yang merugikan bagi data subject tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah bagaimana peretas data pribadi yang berasal dari luar negeri dapat dikenakan sanksi dengan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022?. Dan bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan gugatan pemohon terhadap frasa kepentingan pertahanan dan keamanan nasional dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022?. Adapun jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Potensi dikenakannya sanksi Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 terhadap peretas data pribadi yang berasal dari luar negeri secara teknis dimungkinkan karena instrumen atau aturan yang mengakomodir soal potensi pemberian sanksi tersebut tersedia, adapun instrumen, upaya atau aturan itu adalah kerjasama dengan Interpol, Transfer barang bukti (Mutual Legal Asisstance), Tranfer pelaku kejahatan (Ekstradisi), Transfer narapidana (Transfer of Sentece Person) dan Transfer proses peradilan (Transfer of Proceeding) yang mana kesemua instrumen, upaya atau aturan tadi bisa dilakukan atau diwujudkan dengan adanya atau dilakukannya kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain atau pihak-pihak yang terkait dengan instrumen, upaya atau aturan itu. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mempertim bangkan gugatan pemohon kurang begitu tepat sepenuhnya, terutama terhadap pertimbangan yang terkait soal pokok permohonan pemohon. Hal ini karena pasal yang dimohonkan oleh pemohon yang didalamnya terdapat frasa demi kepentingan pertahanan dan keamanan nasional tidaklah bersifat pasti alias multitafsir sifatnya, sehingga dengan multitafsirnya isi dari pasal yang dimohonkan oleh pemohon ini mengakibatkan timbulnya potensi implikasi-implikasi yang terkait dengan persoalan pelindungan data pribadi.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pelindungan, Data, Pribadi
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law, Arts and Social Sciences > School of Law
Depositing User:	Sri Lestari
Date Deposited:	29 May 2024 06:28
Last Modified:	29 May 2024 06:28
URI:	http://repository.unpam.ac.id/id/eprint/12661

Actions (login required)

View Item